Umum
1. Adalah merupakan niat yang tulus dan itikad yang baik perusahaan dan pekerja untuk menyelesaikan keluh kesah / pengaduan yang timbul baik dari Perusahaan, Pekerja atau Serikat Pekerja akan diselesaikan dengan adil dan cepat secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila pekerja merasa diperlakukan tidak adil atau tidak wajar dalam hubungan kerja tentang ketenagakerjaan yang bertentangan dengan isi dan jiwa PKB ini maka hal tersebut diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.
3. Selama dalam proses penanganan/penyelesaian pihak-pihak yang berwenang maka kedua belah pihak berkewajiban untuk tetap memelihara ketertiban dan ketenangan kerja serta memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada pihak yang berwenang dalam upaya penyelesaian tersebut sampai mendapat hasil yang sebaik-baiknya.
4. Untuk memudahkan pelaksanaan ketentuan pasal ini, maka digunakan formulir penyelesaian keluhan pekerja yang akan menjadi lampiran PKB ini.
Senin, 04 Juli 2011
PASAL 103
PASAL 102
Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Yang Ganti Kerugian
Adapun dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian di sesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 101
Kewajiban Pekerja Pada Saat Terjadi PHK
1. Kepada pekerja atau keluarganya atau ahli warisnya berkewajiban untuk mengambil hak yang telah diatur dalam PKB ini tanpa batas waktu yang ditentukan.
2. Apabila terjadi PHK, maka perusahaan wajib memberikan haknya kepada pekerja berdasarkan jenis PHKnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jumat, 29 April 2011
PASAL 100
PHK karena Lock out / Failid
1. Perusahaan yang mengalami log out/failid harus memberikan laporan salinan putusan dari pengadilan tata usaha negara (PTUN) kepada serikat pekerja.
2. Selama proses log out/failid perusahaan wajib membayarkan upah terhadap pekerja.
3. Besar nya uang pesangaon yang diterima pekerja adalah 5 (lima ) PMTK (perhitungan menteri tenaga kerja).
4. Apabila perusahaan tidak dapat membayar uang pesangon yang tercantum di point 3(tiga) maka serikat pekerja berhak sepenuh nya untuk melakukan pengalihan aset perusahaan
5. Pihak serikat pekerja berhak mengambil alih operasional perusahaan.
PASAL 99
PHK Karena Mencapai Batas USia Pensiun
1. Yang dimaksud engan PHK karena pensiun adalah berakhirnya hubungan kerja pada saat pekerja berusia 55 (lima puluh lima) tahun.
2. Dengan suatu pertimbangan tertentu perusahaan dapat meminta kepada pekerja untuk tetap bekerja atas persetujuan yang bersangkitan tidak melebihi dari 5 (lima) tahun.
3. Dalam hal ini kepada pekerja yang mengalami PHK karena mencapai batas usia pensiun akan diberikan yang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian ssuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 98
PHK Karena Pelanggaran / Kesalahan Berat
1. Pada dasarnya PHK kesalahan berat / tindak pidana yang dilakukan oleh pekerj dapat dilaksanakan tetapi harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada PPHI.
2. Dalam hal ini kepada pekerja yang mengalami PHK karena alasan kesalahan berat akan diberikan kompensasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 97
PHK Karena Alasan Pelanggaran Tingkat IV
1. Pekerja yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran tingkat IV sudah diberikan Surat Peringatan III / terakhir tetapi masih melakukan lagi pelanggaran, sebelum masa berlakunya SP tersebut habis (6 bulan), maka perusahaan dapat mengajukan ijin PHK kepada lembaga PPHI dan S.P., dengan tetap mengacu kepada ketentuan / perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal ini perusahaan dapat mengambil tindakan skorsing terlebih dahulu dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran / kesalahan yang dimaksud di atas.
3. Dalam hal ini kepada pekerja yang mengalami PHK karena alasan pelanggaran tingkat IV akan diberikan kompensasi sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja.